Keseriusan tersebut dibuktikan beredar nya "SURAT TERBUKA" Masyarakat Provinsi Riau yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menpora, Ketum KONI Pusat, Gubernur Riau, Gubernur Kepri, Gubernur Lampung, Gubernur Kalbar, Plt. ketum KONI Riau, Ketum KONI Provinsi Kepri, Ketua Umum KONI Provinsi Lampung, Ketum KONI Provinsi Kalbar, agar menaruh perhatian khusus terkait nama atlet & provinsi yang lolos ke PON Papua hasil PORWIL X Sumatra dan pra kualifikasi tahun 2019.

Hal ini seperti yang disampaikan Sekretaris Umum DPD KNPI kabupaten Rokan Hilir Zulfikar, sebagai masyarakat Riau menurutnya Atlet yang diharuskan bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas serta siap kalah maupun menang berbanding terbalik dengan kebijakan  dari Ketum PB Muaythai Sudirman dengan memaksakan provinsi Lampung, Kepri & Kalbar lolos ke PON Papua 2021.

"Mereka Sebagai Pengurus Cabor telah membutakan mata & hatinya karena sifat egois yang tinggi dalam diri mereka, Atlet provinsi Riau yang seharusnya Lolos PON sesuai aturan yang berlaku namun dikarenakan kepentingan - kepentingan Politis maka akhirnya Atlet tersebut diganti dengan Atlet yang seharusnya tidak lolos PON dan ini membuktikan adanya ketidakadilan, Profesionalitas  dan Sportifitas dalam menetapkan Atlet Propinsi yang Lolos PON. karena jika daerah tak lolos Prakualifikasi bisa "diatur" lolos ke PON, tentu dalam perolehan medali di PON Papua khusus cabor Muaythai dapat "dikondisikan" Ujar Zulfikar melalui sambungan selulernya kepada awak media, Minggu (13/06/2021).

Menurut Zulfikar, masalah ini harus segera diantisipasi sejak dini, bahkan jika perlu masyarakat Riau mengusulkan kepada Pemerintah khususnya Presiden Jokowi, Menpora, KONI Pusat juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pelaksanaan PON XX Papua menjadi Atensi khusus.

"Berkaitan dengan adanya Bonus yang dijanjikan daerah-daerah (Provinsi) kepada atlet peraih medali di PON Papua nantinya, karena ada Milyaran uang yang akan beredar disitu maka celah tindak pidana Korupsi akan berawal dari hal tersebut, jadi kita harap pelaksanaan PON XX Papua ini menjadi Atensi Khusus untuk diselidiki" tutup Zulfikar.

Dukungan juga datang dari Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Meranti Bobby Iskandar, menurutnya dengan adanya kebijakan pelolosan Atlet yang tidak sejalan ini membuat dirinya tak rela dan takkan diam jika kebijakan PB Muaythai merugikan atlet Provinsi Riau dalam meraih Prestasi di PON Papua 2021 nantik.

" Seharusnya Sudirman sebagai Ketum PB Muaythai menjadi contoh yang baik kepada hierarki dibawahnya bukan malah mempertontonkan kekuasaannya yang menimbulkan konflik menjelang PON dengan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan masa depan atlet Riau khususnya dan Sumatera umumnya." Ujar Bobby Iskandar.

Masih menurut Bobby bahwa dirinya beserta tim mendapat info bahwa Sudirman pernah di copot sebagai ketua BAORI pada Munasorlub KONI Pusat tahun 2018, Dasarnya adalah pertama rangkap jabatan, kedua banyak keputusan yang tidak transparan, dan ketiga tidak mampu menyusun kepengurusan yang baik dan hal ini tentu sudah menjadi catatan buruk terkait independensi beliau dengan jabatan & keputusannya saat ini. 

"Saya meminta kepada masing-masing Gubernur dan Ketua KONI provinsi Lampung, Kepri dan Kalbar agar berjiwa besar dan tidak ikut "permainan" pengurus Cabor di provinsi dimaksud & PB Muaythai yang punya kepentingan disitu. Sebagai Pemimpin, Jadilah Tauladan bagi kami generasi muda yang berharap Prestasi Olahraga Indonesia tiap daerah dibangun dengan cara yang Terhormat dan Bermartabat bukan dengan pemaksaan kehendak" ujar Pria yang akrab disapa Way Meranti ini.

Terakhir Ketua Sapma Pemuda Pancasila Kabupaten Meranti ini berharap, sebagai bagian dari perwakilan masyarakat Provinsi Riau hendaknya hal ini terus berlanjut hingga ada Keputusan dari majelis hakim BAORI.

"Kita minta kepada Ketum KONI Pusat  Letjen TNI (purn) Marciano Norman, jika dimungkinkan agar PB Muaythai dibekukan dan KONI mengambil alih pelaksanaan Organisasi Muaythai di PON XX Papua, " tegas Way Meranti (rls)