Bengkalis,Riautempo.Com - Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Rahmah Yenny S.Sos.Msi menilai sanksi yang diberlakukan pemerintah kepada masyarakat dalam menjalankan program Vaksinasi Covid-19 harus dipertimbangkan lagi, karena adanya pro dan kontra terkait vaksin yang tidak menjamin semua orang bersedia divaksin dikarenakan keraguan masyarakat yang semakin menguat akan keberhasilan dan dampak dari vaksin itu sendiri, Minggu (13/06/2021).

Menurut Rahmah, seiring perang melawan covid 19 maka pemerintah menjalankan pogram vaksinasi sebagai upaya pencegahan yang digiatkan oleh pemerintah dengan menyiapkan tiga sanksi kepada masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 yang mana langkah ini dilakukan agar target kekebalan kelompok (here immunity) terhadap virus Corona tercapai namun tidak berarti pemerintah harus memaksa masyarakat untuk wajib vaksin.

"Pada prinsipnya kita ingin bagaimana vaksin dilakukan secara massal dan diharapkan semua mau untuk ikut, kalau tidak sampai 181,5 juta tervaksinasi, maka kekebalan kelompok tidak terjadi tapi pemerintah juga tidak harus memaksa masyarakat yang tidak mau divaksin" ujar Rahmah yenny

Terkait banyaknya keluhan masyarakat akan adanya wajib vaksinasi serta dampak yang mereka lihat ditelevisi dan juga media sosial membuat Anggota DPRD ini ikut prihatin.

Masih menurut Rahmah, pada dasarnya masyarakat sangat setuju apapun kebijakan pemerintah yang ingin melakukan terbaik untuk masyarakat. Namun proses pelaksanaan vaksin ini harus dimatangkan lagi karena kunci utama perang melawan covid-19 ini adalah imun tubuh itu sendiri.

"Penerapan Vaksin ini perlu pendekatan dan sosialisasi yang lebih matang kemasyarakat agar pogram ini berjalan baik dan dimengerti masyarakat, jangan sampai program pemerintah yang baik ini menjadi momok tersendiri dikalangan beberapa masyarakat," jelas Rahmah Yenny.

Lebih lanjut Rahmah mengatakan, Vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk ikhtiar Pemerintah dan kita bersama dalam memerangi penyebaran virus ini, namun ada beberapa wilayah seperti yang kita dengar dan baca berkesan mengancam masyarakat yang tidak bersedia melaksanakan Vaksinasi Covid-19 dengan tidak memberikan pelayanan publik.

"Dalam sepekan ini kita mendapat kabar adanya selebaran mengatakan jika belum vaksin tidak akan dilayani pelayanan publik dalam kepengurusan administrasi, itu adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan tersebut inkonstitusional melanggar hak-hak sipil warga negara," ujar Anggota DPRD Bengkalis Komisi lV ini.

Menurut Rahmah, upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah dengan terus melakukan Edukasi pentingnya melaksanakan Vaksin dan disiplin mematuhi Protokol Kesehatan. Karena masyarakat membutuhkan jaminan perlindungan bukan statement ancaman yang dapat membuat kondisi akan semakin memburuk.

"Mari bersama sama membangun Public yang nyaman dan tentram, sosialisasikan bahwa pemerintah selalu melindungi dan peduli terhadap warga negaranya," tutup Rahmah.

Penulis : Dyanto