BENGKALIS,Riautempo.com -Kabupaten Bengkalis berhasil menempatkan sebagai Kabupaten dengan angka prevalensi gangguang perkembangan anak (stunting) paling rendah se-Provinsi Riau, dimana dalam  satu tahun itu kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini berhasil menurunkan 13,5 persen.

"Prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebesar 21,9 persen menjadi 8,4 persen di tahun 2022 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan.," ujar Bupati Bengkais Kasmarni, Kamis (26/1/23).

Kasmarni turut memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berupaya keras membuat capaian prevalensi stunting Bengkalis turun 13,5 persen.

"Menanggapi kasus stunting di Negeri Junjungan, Pemkab Bengkalis memandang serius. Sehingga berbagai upaya dilakukan dengan semaksimal mungkin," ucap Kasmarni.

Dikatakan Kasmarni, percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus didukung bersama-sama. Bahkan Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ini. Implementasi dari peraturan presiden tersebut adalah telah disusunkannya Rencana Aksi Nasional Pasti (RAN-pasti) sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.

Target nasional sampai tahun 2024, menurunkan prevalensi stunting sebesar 14 persen, untuk tingkat Provinsi Riau sebesar 18 persen, sedangkan target Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 12,62 persen, sebuah angka capaian yang cukup besar, namun sangat realistis jika dikerjakan dengan kerja bersama.

“Alhamdulillah kita telah melampaui target, saya berharap angka ini mampu terus ditekankan. Sehingga kasus stunting tuntas di negeri ini,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Negeri Junjungan ini meminta sinergi dan kolaborasi serta akselerasi semua pihak, baik itu masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya.

"Jika ada perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategi yang telah disusun, segera sampaikan dan akan diberikan tindakan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.